Cianjur Utara, 3 Maret 2024 – Ratusan masyarakat dari berbagai desa di wilayah Cianjur Utara, berkumpul di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, menggelar deklarasi penolakan terhadap rencana pembangunan proyek geothermal di kawasan Gunung Gede Pangrango, Minggu (3/3).
Massa yang berkumpul meliputi dua kecamatan yaitu kecamatan Pacet dan Cipanas, yaitu masyarakat yang tinggal di desa-desa yang berada di bawah kaki gunung gede pangrango. Kegiatan ini diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Gunung Gede Pangrango, sebagai bentuk penolakan yang direncanakan bakal menggunakan akses jalan ke wilayah Kampung Pasir Cina. Masyarakat juga menyoroti dampak yang dikhawatirkan dari proyek tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal.
Hadi Susanto, seorang warga Kampung Pasir Cina, menyatakan keprihatinannya atas potensi kerusakan alam dan gangguan terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. "Kami melihat proyek geothermal ini terlalu mengada-ada. Di sini daerah pertanian, yang seharusnya pertanian itu dibaguskan, bukan malah ada panas bumi," ujar Hadi kepada wartawan.
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan penerima wewenang dari Kementerian ESDM dinilai tidak berhasil meredam kekhawatiran warga. Masalah transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi salah satu poin kritik utama. "Apa proyek geothermal ini kok Pemda Kabupaten tidak melakukan transaksi etis untuk melaksanakan proyek nasional ini," tambah Hadi, menyoroti kurangnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang konkret dan partisipatif.
Satria Tulus, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta dan aktivis lingkungan, menggarisbawahi pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan ekosistem setempat. "Daerah yang akan dibuat PLTP ini terkenal dengan pertaniannya, jadi kenapa harus membuat proyek yang mengada-ngada. Seharusnya dorong saja peningkatan sektor pertanian," tegas Tulus, menambahkan bahwa proyek geothermal harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
Masyarakat juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dianggap tidak memihak kepada kepentingan rakyat. "Bupati ini kan dipilih oleh masyarakat, kok akhirnya tidak membela masyarakat," keluh Yusup Taujerri, tokoh pemuda setempat.
Muchtar, Koordinator Lapangan Aksi Deklarasi Penolakan Proyek Geothermal, menegaskan penolakan tanpa syarat dari masyarakat. "Kami berprinsip menolak keras tanpa syarat," kata Muchtar, menambahkan bahwa rencana aksi lebih besar akan diorganisir untuk menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat.
Deklarasi penolakan ini menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap proyek yang dianggap akan merugikan lebih banyak daripada manfaat yang ditawarkan. Mereka menuntut pemerintah daerah dan pusat untuk mendengarkan suara rakyat dan mengambil tindakan yang benar untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat dengan menghentikan proyek geothermal di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
0 Komentar